Selamatkan DPR

SELAMATKAN DPR !

Bambang Udoyono


Sri Edi Swasono (dalam pengantar buku Marwan Batubara, Skandal BLBI : Ramai ramai Merampok Negara, Jakarta, 2008) menulis bahwa “Pemerintahan negara yang adigang –adigung-adiguna nepotistik, yang mengabaikan meritokrasi dan tuntutan profesionalisme the right man in the right place merupakan awal segala malapetaka. Orang orang medioker pun bisa masuk ke dalam pemerintah dan menikmati kewenangan kekuasaan siap pakai. Dai sinilah kecerdikan dan kelicikan globalisme-imperialistik memperoleh peluang lebih besar untuk melaksanakan skenario perampokan dan penjarahan.”
Pendapat Sri Edi Swasono ini memiliki titik temu dengan pendapat Amin Rais dalam buku terbarunya (Agenda Mendesak : Selamatkan Indonesia, Yogyakarta, 2008). Dia menulis bahwa ada elit nasional yang bermental inlander. Mereka ini tidak memiliki keberanian melawan korporasi asing. Mereka merasa rendah diri berhadapan dengan asing. Mereka justru berkolaborasi dengan pihak asing demi kepentingan asing. Ada beberapa UU yang merupakan pesanan korporasi asing. Akibatnya Indonesia saat ini sudah dikuasai asing. Indonesia sudah kehilangan kedaulatan ekonomi. Sumber sumbernya sudah dikuasai asing.
Meskipun orang bisa saja membuat argumen sebaliknya, paling tidak ada unsur kebenaran dalam pendapat kedua pakar itu. Selain itu ada benang merah yang bisa ditarik dari kedua pendapat itu, yaitu bahwa Indonesia sekarang ini membutuhkan pemimpin yang kuat paling tidak secara intelektual, moral, manajerial dan lain lain. Kekuatan itu harus terdistribusi merata di semua lini, baik eksekutif maupun legislatif. Kemudian kekuatan itu juga harus sudah terbukti berdasarkan catatan karir mereka alias rekam jejak mereka. Orang yang terpilih menduduki posisi kunci haruslah orang yang sudah memiliki prestasi tinggi karena mereka harus menghadapi masalah sosial ekonomi politik Indonesia yang maha rumit.
Dalam situasi Indonesia yang sedang membutuhkan pemimpin kuat, mendadak saja partai politik beramai ramai mencalonkan artis dan kerabat petinggi parpol menjadi anggota legislatif untuk pemilu 2009. Logikanya di mana ? Tentu saja sebagian masyarakat yang kritis terkaget kaget.
Sutrisno Bachir justru menyatakan bahwa mereka adalah manusia juga. Kita sudah lama tahu fakta itu, tak seorangpun pernah menyatakan mereka bukan manusia. Masalahnya apakah mereka mampu bekerja sebagai legislator yang handal nanti kalau terpilih ? Apakah mereka sudah punya prestasi setinggi langit yang berguna untuk memecahkan masalah kemiskinan ? Jangan sampai setelah terpilih baru mau mulai belajar. Lantas bekerjanya kapan ?
Memang benar mereka juga manusia biasa yang juga berhak untuk dicalonkan sebagai anggota legislatif. Meskipun demikian keraguan publik sebaiknya diperhatikan juga. Satu hal terpenting adalah jangan sampai pemimpin di tingkat nasional diisi oleh orang orang medioker agar malapetaka tidak lebih parah lagi. Jika orang orang medioker terpilih maka DPR akan turun mutunya. Jangan jangan akan dengan mudah tergadai. Jangan jangan RUU akan ada harganya. Apalagi jika kelemahan intelektual disertai dengan kelemahan moral. Bayangkan apa jadinya kalau orang tak mampu inteleknya, sudah terbiasa hidup mewah dengan moralitas yang longgar tapi punya jabatan tinggi dan didekati kroni korporasi asing yang punya uang banyak dan kepentingan yang bertabrakan dengan kepentingan masyarakat Indonesia.
Sesungguhnya DPR dan eksekutif terancam menjadi lembaga yang medioker. Kepemimpinan yang medioker di masa lalu sudah menjerumuskan Indonesia ke dalam kris multidimensi yang masih sulit kita atasi samapi sekarang. Kalau kepemimpinan medioker ini berlanjut di masa depan maka Indonesia akan menjadi santapan empuk dan lezat bagi korporatokrasi.
Ancaman ini sungguh sangat mengerikan. Apalagi mengingat bahwa sebagian (besar?) masyarakat Indonesia yang mudah terpikat pada pesona selebritis dan uang, maka peluang mereka sungguh sangat besar.
Dalam perspektif ini maka fit and proper test bagi semua caleg adalah keharusan. Siapapun dia, anak orang biasa atau anak ketua partai besar, sarjana baru ataupun yang sudah puluhan tahun menjabat di DPR, artis terkenal maupun orang biasa, harus menjalani ujian untuk membuktikan kemampuan intelektual, manajerial, dan moral mereka.
Kepemimpinan yang kuat dan efektif adalah kepentingan semua glongan masyarakat, apapun tingkat ekonominya, rasnya, agamanya. Karena itu sudah selayaknya semua golongan berpartisipasi dalam proses rekrutmen pempinan di sektor eksekutif dan legislatif.
Pertanyaannya, siapakah yang akan melaksanakan ujian bagi caleg ? Tidak mudah menjawabnya. Tapi karena KPU yang punya gawe maka dialah yang selayaknya paling bertanggung jawab. Meskipun demikian berbagai unsur kunci dalam masyarakat selayaknya diikut sertakan. Perguruan tinggi dengan mahasiswanya layak diikut sertakan. Demikian juga LSM, pers, MUI, Muhammadiyah, NU, organisasi pofesi dll.
*